Piket Personel Polsek Karangtengah keliling dan sambangi Warga yang sedang beraktivitas

polsek Karangtengah polres Cianjur - Polsek Karangtengah jajaran Polres Cianjur Jawab Barat melaksanakan patroli ke sejumlah titik rawan terjadinya gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas). Sabtu, (15/07/2023) malam.

Kapolres Cianjur AKBP Aszhari Kurniawan melalui Kapolsek Karangtengah Kompol H. TOHA MARUP, SH mengatakan, patroli dimaksudkan untuk mewujudkan malam sabtu yang aman diwilayah hukum Polsek Karangtengah

Baca juga: Empat Warga Jadli Tersangka Akibat Aniyaya Maling Motor

Ia menyebut, patroli yang rutin dilakukan oleh pihaknya itu merupakan bentuk kehadiran Polri guna mencegah terjadinya aksi kejahatan maupun gangguan Kamtibmas lainnya, mengingat aktivitas masyarakat pada malam sabtu cenderung meningkat.

“Ada beberapa titik yang menjadi sasaran patroli, keramaian masyarakat, serta lokasi yang dianggap rawan Kamtibmas dan kriminalitas, ” terang Kapolsek.

Baca juga: Forkopimda Jatim Bersama Stakeholder Terkait Deklarasikan Besuki Anti Narkoba dan Cinta NKRI di Jember

Selain melakukan patroli, lanjut Kapolsek, pihaknya juga menyambangi warga guna dapat menyampaikan imbauan maupun mendapatkan informasi terkait situasi Kamtibmas yang sedang berkembang di masing-masing lingkungan saat ini.

“Untuk imbauannya agar motor tidak lupa untuk dikunci stang sehingga terhindar dari curanmor , jangan percaya berita bohong di medsos , ” katanya.

Baca juga: Guspardi Gaus: Komisi II Komitmen Selesaikan Alas Hukum Provinsi, Kabupaten dan Kota

Kapolsek Karangtengah juga menyebut dari hasil patroli yang dilakukan personelnya serta informasi yang diterima dari warga, belum ada hal menonjol yang ditemukan.

“Harapannya, situasi kamtibmas di Kecamatan Karangtengah  umumnya Kabupaten Cianjur selalu kondusif seperti ini. Tentunya itu dapat diwujudkan dengan peran aktif dari seluruh pihak untuk dapat menjaga keamanan di lingkungannya, ” ungkap H. TOHA MARUP, SH.

Baca juga: Ichsan Yunus: RUU Provinsi untuk Perkuat Status Hukum Daerah